Belum Bayar PBB? Yuk Warga Bekasi Bayar Pajak, Ada Diskon 20 Persen
BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memberikan potongan pembayaran atau diskon kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan serta pedesaan hingga 20 persen. Hal itu untuk merangsang masyarakat membayar pajak tepat waktu.
”Kebijakan relaksasi juga menjadi upaya menggenjot pendapatan tahun 2024 baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lainnya, termasuk penerimaan dari sektor pajak ini,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Kamis (7/3/2024).
Dia mengatakan kebijakan relaksasi diberikan kepada wajib pajak yang membayar PBB lebih awal dengan tiga skema keringanan. Pertama, diskon sebesar 20 persen untuk pembayaran periode 4-31 Maret 2024.
Keringanan pembayaran 15 persen diterima wajib pajak untuk periode bayar 1 April hingga 30 Juni dan masyarakat yang menyetor kewajiban pajak pada 1 Juli sampai 31 Agustus pun turut merasakan manfaat program relaksasi ini meski hanya didiskon lima persen.
”Manfaatkan program keringanan pembayaran ini. Diskon lebih banyak jika membayar lebih cepat. Pendapatan bisa terhimpun di awal tahun sehingga rencana-rencana pembangunan juga bisa lebih cepat terealisasi,” ungkapnya.
Dani mengaku telah menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk melakukan sosialisasi teknis program tersebut sekaligus meminta camat menggerakkan penghimpunan dan pemantauan di masing-masing desa hingga RT/RW agar lebih maksimal.
Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun ini menaikkan target perolehan PBB perkotaan dan pedesaan menjadi Rp750 miliar dari capaian tahun 2023 senilai Rp620 miliar.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat telah mencetak massal sebanyak 1.213.326 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 untuk dibagikan kepada wajib pajak sejak awal tahun guna mencapai target tersebut.
”Target PBB P2 tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp130 miliar atau 21,04 persen dari capaian tahun lalu,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Ani Gustini.
Pihaknya mengimbau masyarakat segera membayar pajak dengan memanfaatkan program relaksasi, terlebih saat ini pembayaran sudah lebih mudah mengingat pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan sejumlah kanal bayar.
”Bisa di minimarket, aplikasi daring, kemudian lewat M-Banking, dan masih banyak kanal-kanal lainnya. Saya berharap masyarakat taat pajak karena pembangunan yang dirasakan masyarakat itu merupakan hasil dari pajak,” kata dia
