Catat! Perpres Nomer 57 Tahun 2023: Perusahaan Buka Lowongan Kerja Wajib Lapor Pemerintah

waktu baca 2 menit
Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan melaporkan jika membuka lowongan kerja. Foto/Ilustrasi

BEKASI – Presiden Joko Widodo menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Melalui aturan ini, perusahaan pemberi kerja harus melaporkan informasi ketika sedang membuka lowongan pekerjaan.

Tak ayal kebijakan itu mulai berlaku diseluruh Indonesia tak terkecuali di wilayah Kabupaten Bekasi, ribuan perusahaan insdustri nantinya wajib melaporkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi jika membuka lowongan pekerjaan.

Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi M Ali Amran mengatakan dengan Perpres Nomor 57 Tahun 2023, maka perusahaan di Bekasi wajib melaporkan apabila membuka lowongan pekerjaan kepada pemerintah.

“Ini kan aturan masih baru ya, baru diteken Pak Presiden Jokowi pada 25 September 2023 lalu. Nah kita akan sosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi melalui para pengelola kawasan. Inia manat perpres harus dipatuhi,” kata Ali Imron kepada wartawan, Selasa (12/12/2023).

Lowongan Pekerjaan yang disampaikan perusahaan itu selanjutnya akan diinput ke dalam platform SIP (Sistem Informasi Pasar) Kerja hasil kolaborasi Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.

Kemudian dilaporkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan serta Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakeraaan RI. Sehingga, pemerintah pusat hingga daerah bisa mengetahui dan diketahui seluruh masyarakat.

“Dengan adanya platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi pasar kerja kapanpun dan dimanapun. Platform ini terintegrasi dengan Kementerian dan baru beberapa daerah di Indonesia yang memilikinya yakni Kabupaten Batang dan Sukabumi,” ungkapnya.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan di Kemenetrian Ketenagakerjaan M. Farid Ma’ruf mengatakan dengan adanya Perpres ini setiap perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan tidak perlu khawatir terjadinya ‘tsunami’ para pencari kerja. 

Pasalnya proses rekruitmen dapat dilakukan dengan menggunakan ekosistem digital atau secara virtual. Sehingga, pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

”Sebaliknya, pemberi kerja yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan dan/atau tidak melaporkan lowongan pekerjaan dapat dijatuhkan sanksi administratif. Sehingga dengan adanya Perpres ini semua pengusaha harus mematuhinya,” tandasnya.