MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Ini Daftarnya
JAKARTA, Komunica.id – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada). Dalam putusannya, MK mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara.
Dari 26 perkara yang dikabulkan, 24 daerah diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sementara itu, dua perkara lainnya hanya memerlukan rekapitulasi ulang dan perbaikan administrasi.
MK menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara PHPU Kada di Kabupaten Puncak Jaya.
Selain itu, MK juga memerintahkan perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura terkait Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura.
Daftar 24 Daerah yang Harus Melaksanakan PSU:
- Kabupaten Pasaman (02/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Mahakam Ulu (224/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Boven Digoel (260/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Barito Utara (28/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Tasikmalaya (132/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Magetan (30/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Buru (174/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Provinsi Papua (304/PHPU.GUB-XXIII/2025)
- Kota Banjarbaru (05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
- Kabupaten Empat Lawang (24/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Bangka Barat (99/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Serang (70/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Kutai Kartanegara (195/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kota Sabang (47/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
- Kabupaten Kepulauan Talaud (51/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Banggai (171/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Gorontalo Utara (55/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Bungo (173/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Bengkulu Selatan (68/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kota Palopo (168/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
- Kabupaten Parigi Moutong (75/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Siak (73/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Pulau Taliabu (267/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Daftar 9 Perkara yang Ditolak:
- Kabupaten Pasaman Barat (43/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Puncak (283/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Jeneponto (232/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Mandailing Natal (32/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Berau (81/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Provinsi Bangka Belitung (266/PHPU.GUB-XXIII/2025)
- Kabupaten Aceh Timur (44/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Lamandau (96/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Buton Tengah (04/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Daftar 5 Perkara yang Tidak Dapat Diterima:
- Kabupaten Mimika (272/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Halmahera Utara (93/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Provinsi Papua Pegunungan (293/PHPU.GUB-XXIII/2025)
- Kabupaten Belu (100/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Pamekasan (183/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Dengan adanya putusan ini, KPU dan pihak terkait di 24 daerah yang diwajibkan melakukan PSU harus segera melakukan persiapan agar pelaksanaan pemilihan ulang berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
