DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Disita meski Tak Dipidana

Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset yang siap disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. Foto/DPR

HALLONEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).

Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset melalui dua jalur, yakni berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku (conviction based) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction based).

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menjelaskan kedua mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam upaya negara mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based,” kata Soedeson dalam rapat paripurna, dikutip Kamis (19/11/2026).

Mekanisme perampasan aset melalui jalur pidana memungkinkan negara mengambil aset milik pelaku korupsi. Bahkan, dalam kondisi tertentu, perampasan dapat menjangkau aset yang tidak berasal langsung dari hasil kejahatan.

Ketentuan tersebut dapat diterapkan apabila aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, negara dapat merampas aset lain milik pelaku untuk memenuhi upaya pemulihan tersebut.

Selain itu, UU Perampasan Aset juga membuka jalan bagi negara untuk mengambil aset terkait tindak pidana ketika pelakunya tidak dapat menjalani proses persidangan.

Kondisi tersebut mencakup pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, hingga mengalami sakit permanen sehingga tidak memungkinkan untuk diadili.

“Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara,” ujar Soedeson.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, cakupan perampasan aset dalam undang-undang tersebut tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain masuk dalam pengaturan, di antaranya narkotika, penyelundupan orang, senjata, serta terorisme.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah legislasi yang diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara dalam mengembalikan aset hasil kejahatan, termasuk ketika proses penuntutan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan. ***