MBG: Antara Program Gizi dan Jalan Baru Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah bukanlah sekadar kebijakan populer untuk menjawab persoalan gizi dan stunting. Dengan skala penerima manfaat yang mencapai puluhan juta jiwa dan dukungan anggaran negara yang sangat besar, MBG seharusnya merupakan sebuah titik balik kebijakan yang akan menentukan arah pembangunan sosial-ekonomi Indonesia ke depan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah program ini penting, melainkan bagaimana program ini dikelola: apakah ia hanya akan menjadi proyek belanja negara yang menguap, atau justru menjadi mesin pemberdayaan ekonomi rakyat.

Selama ini, banyak program bantuan pangan gagal menciptakan dampak struktural karena berhenti pada distribusi semata. Negara hadir hanya sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima pasif. MBG berpotensi mengulang pola yang sama jika hanya dipahami sebagai proyek logistik dapur dan distribusi makanan.

Padahal, dengan anggaran yang diproyeksikan mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, MBG menyimpan daya ungkit ekonomi yang luar biasa besar terutama bagi petani kecil, UMKM pangan, koperasi, dan pesantren.

Selama ini, banyak program bantuan pangan gagal menciptakan dampak struktural karena berhenti pada distribusi semata. Negara hadir hanya sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima pasif.

MBG berpotensi mengulang pola yang sama jika hanya dipahami sebagai proyek logistik dapur dan distribusi makanan. Padahal, dengan anggaran yang diproyeksikan mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, MBG menyimpan daya ungkit ekonomi yang luar biasa besar terutama bagi petani kecil, UMKM pangan, koperasi, dan pesantren.

Disisi lain Islam tidak berhenti pada soal “memberi makan”. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana makanan itu diproduksi, didistribusikan, dan siapa yang diuntungkan dari rantai nilainya.

Prinsip halalan tayyiban menuntut kehalalan proses dan kualitas hasil. Prinsip keadilan distributif menuntut agar perputaran uang negara tidak terkonsentrasi pada segelintir pelaku besar. Maka, keberhasilan MBG harus diukur dari sejauh mana ia mampu menggerakkan ekonomi lokal, bukan dari seberapa cepat anggaran terserap.

Desain MBG yang berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Model dapur terdesentralisasi membuka peluang lokalisasi rantai pasok pangan. Setiap SPPG, jika dikelola dengan benar, dapat menjadi pusat agregasi permintaan bagi petani dan UMKM setempat.

Masalahnya, tanpa regulasi dan pengawasan yang tegas, peluang ini bisa dengan mudah dibajak oleh distributor besar yang menawarkan kemudahan, meski dengan mengorbankan ekonomi desa.

Di sinilah koperasi dan pesantren seharusnya ditempatkan sebagai aktor kunci, bukan pelengkap. Koperasi dapat menjembatani di sektor petani kecil, menjamin kualitas dan kontinuitas pasokan, sekaligus melindungi petani dari praktik harga yang eksploitatif.

Pesantren, dengan modal sosial dan aset wakaf yang dimiliki, bahkan bisa melampaui fungsi konsumsi dan bertransformasi menjadi basis produksi pangan dan kewirausahaan santri. Model ini bukan hanya sebatas karena adanya kebutuhan sesat, namun selaras dengan tradisi ekonomi pesantren yang telah hidup jauh sebelum istilah “ekonomi kerakyatan” menjadi jargon kebijakan.

Tantangan besar berikutnya adalah likuiditas. Program sebesar MBG menciptakan pasar yang pasti, tetapi pasar tanpa arus kas yang sehat justru dapat menjerumuskan pelaku kecil ke dalam jerat utang. Di sinilah keuangan mikro syariah menemukan relevansi strategisnya.

Skema pembiayaan berbasis akad salam, murabahah, dan musyarakah bukan sekadar alternatif halal, tetapi solusi struktural atas ketimpangan risiko dalam rantai pasok pangan. Keuangan syariah menawarkan risk-sharing, bukan risk-shifting, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh petani dan UMKM.

Aspek halal juga tidak boleh dipersempit sebagai formalitas sertifikasi. Komitmen halal dalam MBG harus dibaca sebagai upaya peningkatan mutu pangan nasional. Standar halal yang benar akan memaksa perbaikan higienitas, sanitasi, dan tata kelola dapur.

Namun pendekatan yang kaku justru berisiko menyingkirkan UMKM lokal yang belum siap secara administratif. Karena itu, strategi pendampingan, klasterisasi, dan peran penyelia halal menjadi kunci agar kebijakan halal tidak berubah menjadi instrumen eksklusi ekonomi.

Dalam konteks filantropi Islam, kehati-hatian mutlak diperlukan. Zakat tidak boleh dijadikan tambal sulam anggaran negara. Perannya harus tetap terarah pada kelompok paling rentan. Sebaliknya, wakaf produktif menawarkan jalan keluar yang jauh lebih berkelanjutan.

Dapur MBG berbasis wakaf, lahan pertanian wakaf, dan infrastruktur pangan wakaf dapat mengubah bantuan jangka pendek menjadi aset sosial jangka panjang. Pada akhirnya, MBG adalah pertaruhan besar. Ia bisa menjadi proyek belanja terbesar tanpa transformasi berarti, atau menjadi tonggak baru pembangunan ekonomi umat.

Pilihannya terletak pada keberanian negara untuk keluar dari paradigma bantuan semata menuju paradigma pemberdayaan. Jika MBG dikelola dengan integrasi keuangan mikro syariah, industri halal, koperasi, dan pesantren, maka program ini bukan hanya memberi makan anak-anak Indonesia hari ini, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi mereka di masa depan.

Di titik inilah MBG berpeluang menjadi cerminan nyata dari cita-cita “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” negeri yang makmur, adil, dan bermartabat.

Penulis: Ahmad Luqman