5 Fakta Kritis Mahasiswa Aliansi Cipayung Plus Rujak Kinerja Pemkab Bekasi, Apa Saja?
KOMUNICA.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam forum dialog di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat,Senin (6/4/2026).
Aksi ini menjadi lanjutan dari gerakan “BenahinBekasi” yang menyoroti berbagai persoalan daerah dari HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND. Mereka kompak “merujak” kinerja pemerintah daerah dengan sederet catatan kritis.
Mulai pelayanan publik yang dianggap belum optimal. Persoalan layanan kesehatan menjadi salah satu yang paling disorot, disusul kondisi infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah titik, hingga masalah banjir yang terus menghantui tanpa solusi permanen.
Kemudian, isu tata kelola pemerintahan juga tak luput dari kritik. Mahasiswa menyinggung dugaan lemahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi. Mereka juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal.
5 Fakta Pedas Mahasiswa Aliansi Cipayung Sorot Kinerja Pemkab Bekasi
1. Mahasiswa Kompak “Rujak” Kinerja Pemkab
Sejumlah organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMII hingga IMM secara terbuka mengkritik kinerja pemerintah daerah. Mereka menilai banyak persoalan di Kabupaten Bekasi tak kunjung selesai dan terus berulang setiap tahun.
2. Sorotan Tajam: Kesehatan, Jalan Rusak, hingga Banjir
Mahasiswa menyoroti layanan publik yang dinilai belum optimal. Isu kesehatan, infrastruktur jalan rusak, serta banjir menjadi keluhan utama yang dianggap belum memiliki solusi konkret dari pemerintah.
3. Dugaan Lemahnya Komitmen Antikorupsi dan Tenaga Kerja Lokal
Selain layanan publik, mahasiswa juga mengkritik tata kelola pemerintahan. Mereka menyinggung lemahnya komitmen pemberantasan korupsi serta minimnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di tengah pesatnya kawasan industri.
4. BUMD dan KNPI Tak Luput dari Kritik
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai belum berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Bahkan, mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) karena dianggap gagal mewakili aspirasi pemuda.
5. Pemkab Bekasi Janji Evaluasi dan Teken MoU
Menanggapi kritik tersebut, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pemerintah tidak anti kritik dan siap melakukan perbaikan.
Bahkan, Pemkab Bekasi bersama mahasiswa dan DPRD menyepakati nota kesepahaman (MoU) untuk menggelar pertemuan rutin sebagai bentuk pengawalan aspirasi.
Forum ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Namun, publik kini menanti realisasi konkret dari berbagai janji perbaikan yang telah disampaikan.***
