Menjaga Hak Warga, Harris Bobihoe Datangi Penerima Manfaat di Mustikajaya
BEKASI, Komunica.id – Langkahnya menyusuri gang-gang permukiman di Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, menarik perhatian warga. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe datang bukan sekadar untuk seremonial.
Ia ingin melihat langsung bagaimana bantuan kesehatan benar-benar diterima masyarakat. Di sebuah rumah sederhana, Harris berbincang dengan seorang warga penerima manfaat.
Ia mendengarkan cerita tentang proses berobat, antrean layanan, hingga peran pendamping sosial yang membantu administrasi. Sesekali ia mencatat, lalu berdiskusi dengan jajaran yang mendampingi.
“Kita ingin memastikan pelayanan diberikan dengan baik, tanpa membedakan siapa pun,” kata Harris di sela kunjungannya.
Bagi Pemerintah Kota Bekasi, kunjungan semacam ini bukan hanya agenda rutin. Di tengah tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat perkotaan, pengawasan langsung menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik.
Harris menegaskan, hak atas layanan kesehatan tidak boleh ditentukan oleh status sosial atau kemampuan ekonomi.
Menurutnya, setiap warga memiliki kedudukan yang sama sebagai pembayar pajak dan penerima layanan negara. “Jangan melayani seseorang dari status sosialnya. Ini hak warga masyarakat,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping sosial seperti PPKH, TKSK, dan PSM yang selama ini menjadi penghubung antara program pemerintah dan warga di lapangan. Peran mereka dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat sistem layanan kesehatan berbasis kebutuhan warga. Selain berdialog, Harris turut menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat.
Di akhir kunjungan, ia menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak cukup diukur dari angka serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana warga merasakan kehadiran pemerintah.
Di Mustikajaya siang itu, percakapan sederhana di teras rumah warga menjadi gambaran bagaimana kebijakan publik diuji langsung di lapangan antara harapan, kebutuhan, dan komitmen untuk terus memperbaiki layanan. (ADV)
