Kritis di Jalanan, Masuk Meja Pemerintah: Gerakan Independensi Mahasiswa Bekasi Masuk Angin?
KOMUNICA.ID – Belum lama setelah menggelar aksi demonstrasi bertajuk “BenahinBekasi”, kelompok mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Bekasi kini justru diajak masuk ke forum strategis bentukan pemerintah daerah.
Langkah ini memunculkan tanda tanya: ruang partisipasi publik atau upaya meredam kritik mahasiswa?
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengisyaratkan akan melibatkan unsur mahasiswa dalam sejumlah forum strategis daerah, mulai dari pembentukan Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Forum Corporate Social Responsibility (CSR).
Politisi Partai Buruh ini mengaku telah bertemu dengan sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, seperti HMI, PMII, dan GMNI Kabupaten Bekasi, di sebuah hotel di Cikarang Utara, Rabu (6/5/2026).
“Mahasiswa nanti akan dilibatkan bersama akademisi, ormas, LSM, media, dan tokoh masyarakat,” kata Asep kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk menyelesaikan persoalan pembangunan, termasuk optimalisasi dana CSR perusahaan dan peningkatan PAD.
Pertemuan lanjutan bahkan dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dalam forum itu, mahasiswa diminta menyiapkan ide serta kajian untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.
Namun langkah Pemkab Bekasi tersebut memunculkan tafsir berbeda di tengah publik. Sejumlah pihak menilai pelibatan mahasiswa pascademonstrasi berpotensi mengaburkan posisi independen gerakan mahasiswa sebagai pengontrol kekuasaan.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang (UMBK) Hamluddin menilai gerakan mahasiswa saat ini memang sedang menghadapi tantangan serius terkait independensi.
“Gerakan mahasiswa sekarang banyak dikritik karena dianggap mulai pragmatis,” kata pria yang akrab disapa Mas Ludin ini.
Menurut dia, keterlibatan mahasiswa dalam forum bentukan pemerintah memang bisa dipahami sebagai bentuk partisipasi. Namun di sisi lain, hal itu juga berpotensi menjadi strategi meredam sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah.
“Keterlibatan dalam program pemerintah bisa menjadi salah satu cara mereduksi independensi gerakan mahasiswa,” ungkapnya.
Ia mengingatkan mahasiswa harus tetap menjaga jarak kritis agar tidak berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. “Kalau terlalu dekat dengan kekuasaan, fungsi kontrol sosialnya bisa melemah. Ini yang saya khawatirkan,” tegasnya.
Pandangan berbeda disampaikan Dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia Adi Susila. Menurut dia, pelibatan mahasiswa dapat dipandang sebagai bagian dari konsep collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif.
“Pemerintah sekarang memang tidak bisa bekerja sendiri. Semua elemen masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan keterlibatan mahasiswa dalam sistem pemerintahan tidak boleh menghilangkan sikap kritis mereka terhadap kebijakan publik. “Mahasiswa tetap harus kritis, baik di dalam sistem maupun di luar sistem,” paparnya.
Sebelumnya, Cipayung Plus Kabupaten Bekasi sempat melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah melalui aksi “BenahinBekasi”.
Mereka menyoroti buruknya pelayanan publik, kerusakan infrastruktur jalan, persoalan banjir, dugaan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi, hingga minimnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
Mahasiswa juga menyinggung kinerja BUMD Kabupaten Bekasi yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Bahkan, mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap KNPI yang dianggap gagal menjadi representasi kepentingan pemuda.***
